Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi-JK langsung
membuat gebrakan di dunia pendidikan begitu berkuasa. Salah satunya
terkait kebijakan Ujian Nasional (UN) yang kerap menjadi momok
menakutkan para siswa dan civitas akademika.
Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan tidak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan siswa. Hal itu untuk memupuk integritas siswa sejak dini, sesuai visi pemerintahan Jokowi-JK, revolusi mental.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menegaskan akan tetap mempertahankan kebijakan tersebut pada 2016. Dia berharap, meningkatnya integritas siswa dapat memerangi korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia.
"Hari ini kita lihat, KPK, Kejaksaan direpotkan dengan banyaknya kasus korupsi. Dan korupsi ini mulainya dari anak-anak kita yang dibiarkan melakukan kecurangan di sekolah," ucap Anies di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (30/12/2015).
Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan tidak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan siswa. Hal itu untuk memupuk integritas siswa sejak dini, sesuai visi pemerintahan Jokowi-JK, revolusi mental.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menegaskan akan tetap mempertahankan kebijakan tersebut pada 2016. Dia berharap, meningkatnya integritas siswa dapat memerangi korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia.
"Hari ini kita lihat, KPK, Kejaksaan direpotkan dengan banyaknya kasus korupsi. Dan korupsi ini mulainya dari anak-anak kita yang dibiarkan melakukan kecurangan di sekolah," ucap Anies di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (30/12/2015).

0 comments:
Post a Comment